GSM Tour on FB

Rabu, 04 Juni 2014

Standar Minimal Biaya Umrah 1.700 Dolar AS




Ditulis oleh edy supriatna sjafei pada Sen, 05/26/2014 - 21:07



Bandung (Sinhat)--Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) menyatakan standar minimal biaya perjalanan umroh senilai 1.700 dolar AS.

"Amphuri dan Kementerian Agama RI komitmen untuk menetapkan standar penyelenggaraan umrah, terutama terkait biaya, dimana biaya 1.700 dolar AS menjadi standar minimun untuk perjalanan umroh," kata Ketua Amphuri Joko Asmoro pada sosialisasi biaya umrah dan haji di Kota Bandung, Rabu.

Ia menyebutkan, standarisasi biaya umrah itu dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah umrah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Rabu, 28 Mei 2014

15.000 Jemaah Umrah Malaysia Tak Dapat Visa

Jakarta (Sinhat) -- Perusahaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Malaysia mengaami kerugian sekitar RM100 juta atau sekitar Rp 350 miliar karena 15.100 visa jemaah umrah negeri Jiran itu tidak kunjung keluar dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur.
Menurut seorang pimpinan Bumiputera Travel and Tour Agents Association of Malaysia (Bumitra), Ayob Mat Aris berkata, kasus ini seharusnya ditangani Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak karena menyangkut banyak orang.
"Kami bimbang dengan nasib mereka yang bakal menunaikan ibadah umrah yang seharusnya memulai perjalanan hari Jumat tanggal 23 Mei ini yang juga tercatat sebagai permulaan libur sekolah," kata Ayob yang dikutip Utusan Malaysia edisi Kamis, 22 Mei kemarin.
"Pihak kami berharap kasus ini mendapat perhatian Perdana Menteri agar pihak kerajaan Arab Saudi memberi kelonggaran dengan meluluskan sisa permohonan visa yang masih tertangguh hingga kini," katanya.
Sebanyak 479 perusahaan serta agen perjalanan di bawah kendali Bumitra turut prihatian, apalagi tidak ada penjelasan dari pihak Kedutaan Besar Arab saudi terkait dengan tertundanya visa tersebut. Masalahnya, menurut Ayob, jemaah umrah telah membayar semuanya, termasuk tiket penerbangan dan hotel di Arab Saudi. "Pembayaran penuh telah dilakukan termasuk duit tiket, tempatan hotel, makanan serta pengangkutan di Mekah dan Madinah," kata Ayob.
Pihak Bumitra tengah melakukan negosiasi dengan penerbangan jika pihak Kedutaan Besar Arab Saudi jelas-jelas menolak mengeluarkan visa dengan mengembaikan biaya. "Kami meminta agar biaya bisa kembali utuh tanpa ada pemotongan sebab kesalahan bukan dari pihak kami," katanya.
Sementara itu, beberapa sumber di penyelenggaraan haji dan umrah di Jakarta juga menyatakan bahwa visa umrah mulai sulit didapat yang juga tak jelas alasannya. (MH)

Sumber :
http://haji.kemenag.go.id/v2/content/15000-jemaah-umrah-malaysia-tak-dapat-visa

Selasa, 15 Oktober 2013

Indonesia dan Turki Jajaki Kerjasama Soal Haji




Makkah (Pinmas) —- Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dan President of Religious Affairs Turki Mehmet Gormez saling bertukar pengalaman penyelenggaraan haji di Indonesia dan Turki. Mereka siap menjalin kerjasama di bidang agama, haji, dan umrah.

“Mereka akan ke Jakarta belajar tentang Indonesia dan mengundang kita ke Istambul Turki. Kita menyanggupi untuk ke sana,” kata Menag di kantor misi haji Turki, Makkah, pada Sabtu (12/10) malam hari waktu setempat. Menag didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu.

Menurut Menag, bentuk kerjasama belum dibicarakan secara rinci. Namun demikian,  Indonesia dan Turki juga saling belajar tentang penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji di Turki dilaksanakan dengan cara qurah atau lotre, berbeda dengan Indonesia yang pendaftaran dibuka sepanjang tahun dengan masa antrean sampai 17 tahun. Di Indonesia, yang antre 4 juta calon jamaah haji sedangkan di Turki ada 1,6 juta.

“Di Turki ada masa-masa dibuka pendaftaran. Tidak antre yang diberangkatkan berdasarkan jumlah kuota yang diberikan Arab Saudi. Tahun ini yang diberangkatkan 59 ribu jamaah haji setelah dipotong 20 persen,” papar dia.

Menang menambahkan, Turki berpendapat biaya penyelenggaraan haji Indonesia jauh lebih rendah. “Ada yang menarik Turki kontrak per 3 tahun dengan harga sama. Indonesia tidak sama dari tahun ke tahun dan tidak bisa 3 tahun karena bisa menyalahi sistem anggaran,” ujar dia.

Hal lain yang dibahas bersama antara  Menag dan President of Religious Affairs Turki  malam itu  antara lain mengenai penetapan awal bulan seperti bulan Ramadan. “Turki juga ada persoalan yang sama yaitu penetapan awal bulan yang beda,” ujar Menag yang terbalut baju koko warna hijau ini. (aan/detik/mkd)



Sumber :